Oleh: Ossario Hussein
Para pendiri bangsa ini membangun republik layaknya sebuah marwah yang berkerudung—sebuah bentuk kekuasaan yang tahu diri, memiliki batasan, dan patuh pada nilai-nilai kehormatan.
Sudah lama rasanya saya tidak menyapa dan menulis untuk rekan-rekan pembaca Hayati Lima.
Kali ini, saya melakukan perjalanan darat menggunakan sepeda motor dari Purwokerto menuju Kemuning, sebuah daerah di bawah kaki Gunung Lawu. Rute yang saya pilih sengaja melipir melewati Wonosobo, Telomoyo, Sangiran, baru kemudian berakhir di Kemuning. Selain karena belum pernah saya lewati, saya sangat tertarik berkunjung ke Sangiran—sebuah situs manusia Jawa purba yang sejarahnya menyeret nama P.E.C. Schemilling, seorang administratur Belanda pada tahun 1883.
Dinginnya pagi merayap tanpa permisi. Selepas subuh, laju motor sudah siap melahap apa pun di depan. Perjalanan ini diperkirakan memakan waktu kurang lebih enam jam. Google Maps seolah punya rencana sendiri untuk memuaskan keingintahuan saya, meski pada akhirnya, ekspektasi itu sering kali larut oleh kenyataan di lapangan.
Rekan budiman, cerita saya kali ini mungkin akan melompat-lompat dan tidak runut.
Kecewa di Gerbang Klaster Dayu
Tepat pukul 14:18 WIB, saya tiba di Situs Manusia Purba Sangiran Klaster Dayu. Sayang, tempat itu ternyata sudah tutup. Saya hanya bisa memandanginya dari balik pintu gerbang. Ya, mau bagaimana lagi? Sungguh sebuah kesialan, atau mungkin alam punya kuasa lain atas rencana manusia.
Akses jalan menuju situs ini terbilang kurang baik, jalan berlobang kerap menyapa tanpa bosan, membelah hutan jati yang meranggas kering. Di tengah jalan, mendung kedua selama perjalanan mulai menggelayut. Khawatir kehujanan, saya memacu motor lebih cepat untuk segera mencari tempat berteduh. Sebuah barbershop di pinggir jalan akhirnya menjadi pilihan.
Pikir saya, siapa tahu layanannya mirip dengan barbershop khas Garut yang menyediakan pijatan pundak dan kepala. Layanan seperti itu tentu akan menjadi pelipur lara yang sempurna setelah sepuluh jam tubuh ini dihajar perjalanan.
Obrolan di Bawah Gunting
Kami saling sapa. Obrolan ngalor-ngidul pun mengalir sepanjang rambut saya dirapikan. Namun, hal yang paling saya nanti-nanti—yaitu pijatan—ternyata berujung zonk. Mas Cukur (saya lupa menanyakan namanya) memberi tahu bahwa ia tidak melayani pijat. Rupanya, saya hanya sedang rindu dengan atmosfer barbershop Garut.
Di tengah obrolan, saya memperkenalkan diri sebagai seorang petani—sebuah profesi impian yang sebenarnya masih sulit saya raih sepenuhnya. Entah angin apa yang merasukinya, setelah mendengar kata “petani”, Mas Cukur tiba-tiba berubah karakter menjadi seorang pengamat situasi nasional.
Dengan nada bising, ia mulai mengomentari berbagai kebijakan republik: harga Pertamax yang naik, kehidupan rakyat yang makin sulit, hingga pemerintah yang dianggap abai terhadap nasib rakyat—khususnya para konstituen yang dulu memilih pemimpin saat ini, termasuk dirinya sendiri. Kesialan atau kuasa alam, keluhannya rontok satu per satu, sama seperti helai-helai rambut saya yang tercecer di lantai.
Hari ini, entah itu Mas Cukur, Mas Parkir, atau Mas-Mas yang lain, tampaknya hampir semua orang bisa duduk rapi dan mendadak menjadi pengamat kebijakan publik dan politik. Ucapan yang terlontar dari mulut mereka 11/12 mirip dengan status WhatsApp atau obrolan di grup-grup yang bising oleh situasi nasional. Semuanya menuntut perubahan. Rupanya, perjalanan sejauh ini pun tidak membuat saya bisa menghindar dari cengkraman riuh politik ini.
“Mas, rakyat itu mengeluh. Apalagi petani di sini,” ucapnya meyakinkan.
Realitas Petani dan Nafas Republik
Sejatinya, Hayati Lima berkomitmen untuk tidak mengomentari hiruk-pikuk politik. Namun, budaya dan manusia di dalamnya mau tidak mau memang terseret ke sana. Termasuk soal petani.
Saya yang baru “mengaku-ngaku” sebagai petani ini biasanya hanya melihat potret kecil pertanian di kawasan Baturraden. Itu pun hanya berupa titik-titik kecil, bukan gambaran utuh, sehingga tidak adil rasanya jika dijadikan kesimpulan yang valid. Di daerah asal saya, saya tidak melihat dinamika yang persis sama.
Para petani di sini memang mengeluh, tetapi hebatnya, mereka tetap menjalani hidup seperti biasa. Roda kehidupan terus berjalan. Mereka tetap menanam, membajak, mengurus pengairan, dan pulang dengan menggendong rumput untuk pakan ternak. Siklus itu terus berulang hingga masa panen tiba, sampai akhirnya makanan yang kita nikmati tersaji rapi di meja makan. Mereka adalah bagian nyata dari kehidupan yang menopang kita semua.
Saya sempat merenung. Para pendiri bangsa ini membangun republik layaknya sebuah marwah yang berkerudung—sebuah bentuk kekuasaan yang tahu diri, memiliki batasan, dan patuh pada nilai-nilai kehormatan. Negara ini tidak sepantasnya diobral murah, tidak juga layak dipertontonkan layaknya syahwat kekuasaan yang bercumbu tanpa malu di khalayak umum. Sebab bagi saya, setiap pemimpin itu sejatinya adalah baik adanya. Jabatan itu memikul amanah yang suci, meski sepanjang sejarah perjalanan republik ini—dari rezim ke rezim—kita kerap disuguhi kenyataan pahit ketika para penguasa abai dan menelanjangi batasan-batasan kehormatan tersebut.
Namun, ketika bayangan ideal itu berbalik dari kenyataan, Mas Cukur dan orang-orang di luar sana mulai melontarkan umpatan. Mana yang benar dan mana yang salah, saya jelas bukan ahli yang tepat untuk menghakiminya.
Paradoks Daya Beli dan Memori Masa Lalu
Untuk menguji argumennya, saya mencoba melempar sudut pandang lain kepada Mas Cukur.
“Mas, tapi kalau konser NDX AKA kemarin di Purwokerto, penontonnya berjubel dan tak pernah sepi,” ucap saya.
Tengok saja para content creator atau artis yang berdagang di TikTok, jualan mereka selalu ramai pembeli. Harga kaos bahkan ada yang super murah, cuma 100 ribu rupiah sudah bisa dapat 5 potong. Kebutuhan alat memasak seperti rantang dan panci juga dijual sangat miring. Bahkan untuk urusan perut, tempe per balok masih bisa ditebus seharga 5.000 rupiah.
“Bahkan ada yang 3.500, Mas,” timpal Mas Cukur membenarkan.
“Artinya, kebutuhan dasar kita sebenarnya masih sangat terjangkau, bukan?” lanjut saya.
Saya mengajak Mas Cukur mundur sedikit ke belakang, mengingat kembali memori kolektif kita sebelum era Reformasi 1998. Di zaman itu, struktur pengeluaran masyarakat jauh berbeda. Dahulu, sekolah dan rumah sakit adalah barang mewah yang teramat mahal bagi rakyat kecil. Ada pameo yang nyata di zaman itu: orang miskin dilarang sakit, dan kalau tidak punya uang jangan mimpi bisa kuliah. Sebelum Reformasi, orang takut setengah mati kalau harus dibawa ke rumah sakit. Sakit bukan sekadar urusan fisik, tapi ancaman kebangkrutan keluarga karena tidak ada jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan hari ini. Pendidikan pun sama beratnya; bayar SPP macet berarti siap-siap anak dikeluarkan dari kelas.
Hari ini, peta itu bergeser total. Pengeluaran besar untuk kesehatan dan biaya sekolah dasar yang kini gratis telah diambil alih atau disubstitusi oleh negara melalui anggaran triliunan rupiah. Tidak hanya itu, intervensi negara masuk sangat dalam ke dapur rakyat. Pemerintah menggelontorkan subsidi yang masif pada sektor energi: listrik rumah tangga disubsidi, gas elpiji melon 3 kg dijaga agar tetap murah, hingga bahan bakar bensin dan solar yang membuat kendaraan kita bisa terus bergerak. Semua itu adalah pos-pos pengeluaran besar yang dahulu harus diperas mandiri dari dompet rumah tangga.
Namun ironisnya, ruang napas finansial yang berhasil dihemat dari subsidi pendidikan, kesehatan, hingga energi itu tidak lantas membuat dompet rakyat menjadi tebal. Kita justru terlena dan terbiasa oleh banjir produk impor berharga murah. Uang yang dulu ditabung untuk jaga-gaga kalau sakit, bayar listrik murni, atau untuk biaya kuliah anak, hari ini habis bermigrasi ke pos-pos gaya hidup baru.
Pola konsumsi kita berubah total. Jajan anak yang terbiasa makan makanan instan sekarang tidak kurang dari 5 sampai 10 ribu rupiah sehari. Belum lagi cicilan HP Android, kuota internet bulanan, dan kredit motor yang berjejal di jalanan. Hal-hal inilah yang perlahan mengiris dan menjepit kebutuhan utama, lalu menjelma menjadi keluhan tentang “hidup yang makin sulit”.
Mas Cukur mulai goyah mendengarnya. Ia tampak hampir sependapat dengan logika tersebut.
“Lantas, kalau sekarang semua relatif aman karena disubsidi, kapan keluhan dan penderitaan rakyat yang benar-benar nyata itu terjadi? Yang sampai memicu gerakan besar seperti Reformasi dulu?” tanyanya kemudian.
Saya terdiam sejenak, melihat helai rambut terakhir jatuh ke lantai.
“Saya tidak tahu pasti, Mas. Tapi saya membayangkan, krisis sejati itu baru terjadi jika beras, minyak sayur, bensin sudah sulit didapat dan harganya melonjak sampai 3 kali bahkan lebih dari harga normal. Di momen itu, Mas mungkin pegang uang, tapi uang itu hanya bisa untuk membeli harapan kosong, sementara perut keluarga di rumah tidak bisa berkompromi dan harus tetap terisi. Sebelum itu terjadi, apa yang kita keluhkan hari ini mungkin baru sebatas pergeseran selera dan gaya hidup, bukan sebuah penderitaan.”